Abstrac
Ijtihad is a very effective means
to support the upright and existence of Islamic law and make it an updated life
order that is able to answer the challenges of the age problem. The difference
tolerated by Islam which is declared to bring grace / spaciousness is the
difference in the field of furu law / fiqh as a result of differences in
ijtihad. For those who do not have the capacity to berijtihad, they must follow
(taqlid) on the results of certain ijtihad. Talfiq is to take or follow a law
about an event by taking it from various madhhab. Talfiq is a term for someone
who in worship follows one of the opinions of the four madhhab or other popular
madhhab, but he also follows the other madhhab in terms of the principal or one
particular part. Ittiba 'is accepting or following the opinion of one's actions
by knowing the basis of his opinion or action.
Key word: Ijtihad, Taqlid, Talfiq dan ittiba’
Abstrak
Ijtihad
merupakan jalan yang efektif agar menjaga eksistensi hukum Islam serta
menjadikan pondasi untuk selalu update danmampumenyelesaikan persoalan zaman. Islam
memberikan toleransi dengan adanyaijtihad inidengan membawa rahmat/kelapangan
di bidang hukum furu'/fiqih dari akibat munculnya perbedaan ijtihad. Bagi
mereka yang tidak mempunyaikemampuan berijtihad diharuskan mengikuti (taqlid) hasil
dari ijtihad. Talfiq adalah mengikuti serta mengambil sebuah hukum mengenai
peristiwa dari berbagai madhhab. Talfiq merupakan sebutan cara bagi seseorang
dalam beribadah dengan mengikuti salah satu pendapat dari madhhab, tetapi ia juga
mengikuti pula madhhab lainya dalam hal yang pokok atau salah satu bagian
tertentu. Ittiba’ merupakan suatu caradalam
mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dasar pendapat atau dalil
perbuatan tersebut.
Kata kunci : Ijtihad, Taqlid, Talfiq dan ittiba’
Di dalam ilmu ini dibahas juga tentang Taqlid, Talfiq, ittiba’ dan Ijtihad. Taqlid adalah orang yang
mengikut orang lain dengan membuta tuli, yakni mengikuti fatwa orang lain tanpa
memfahumi dasar pengambilannya. Orang yang menerima fatwa orang lain itu
dinamakan muqallid. (Dr. Abdul Karim
Zaidan, 2004: 323).
Talfiq
adalah “
beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa
mazhab”. Ittiba’ adalah kewajiban
kaum muslimin dalam mengikuti kebenaran wahyu yang telah Allah dan Rasul nya
sampaikan. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh guna menetapkan suatu
perkara yang menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
Kita semua sebagai para penuntut ilmu janganlah
sampai terpecah belah karena perbedaan pendapat, marilah kita mengkaji
ilmu-ilmu agama Islam dengan baik, maka dari itu dengan makalah ini marilah
kita belajar bersama tanpa menyalahkan pendapat yang berbeda.
Salah satu prinsip pokok yang harus di yakini dalam
beragama adalah islam itu untuk manusia yang masih hidup, bukan untuk orang
yang sudah mati.[1]
Taqlid
menurut
makna etimologis yang disepakati oleh para ulama berasal dari kata
qallada
yang
bermakna “meletakkan tali/ikatan di sekitar leher.”6 Istilah ini digunakan
untuk
menyiratkan
kebergantungan seseorang pada orang lain. Sementara secara terminologis,
para ulamacenderung sepakat pada satu
makna walaupun agak berbeda dalam
redaksionalnya.[2]
Menurut
asalnya, kalung itu di gunakan untuk sesuatu yang di letakkan membelit leher
seekor hewan; dan hewan yang dikalungi itu mengikuti sepenuhnya ke mana saja
kalung itu di tarik orang. Apabila yang dijadikan “kalung / tali” itu adalah
“perkataan” seseorang, maka berarti orang yang dikalungi itu akan mengikuti
“pendapat” orang itu tanpa mempertanyakan lagi kenapa pendapat orang tersebut
demikian.
Menurut
pendapat yang lain Taqlid yaitu menerima pendapat seseorang
tanpa mengetahui darimana sumber pendapat tersebu.[3]
Dalam hal initaqlid
ialah orang yang mengikut orang lain dengan membuta tuli, yakni mengikuti fatwa
orang lain tanpa memfahumi dasar pengambilannya. Orang yang menerima fatwa
orang lain itu dinamakan muqallid. (Dr. Abdul Karim Zaidan, 2004: 323).[4]
Dari
uraian tersebut, maka telah jelas bahwa secara lughowi (bahasa) bila dikatakan, “si A ber-taqlid kepada si B”, berarti si A mengikuti kenapa pendapat si B
begitu.
Adapun
pengertian secara lughowi itu
berkembang menjadi istilah hukum yang hakikatnya tidak berjauhan dari maksud lughawi itu. Diantara definisi tentang taqlid tersebut, ialah:
1.
Menurut Al-Ghazali:
Menerima ucapan hujah.
2.
Menurut Al-Asnawi dalam kitab Nuhayat al-Ushul mengemukakan definisi:
Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil.
3.
Menurut Ibn Subki dalam kitab Jam’ul Jamawi:
4.
Taqlid
ialah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil.
Masih
banyak yang merumuskan tentang definisi Taqlid, yang pada hakikatnya tidak
berbeda dengan definisi yang dikemukakan diatas.
Diantara
tiga definisi yang di kemukakan di atas, al-Ghazali memberikan pengertian
tentang taqlid secara harfiah paling
sederhana, tidak lebih dari tiga kata. Oleh karenayna, jika definisi itu
ditelaah menurut apa adanya belum memberikan pengertian yang lengkap, sehingga
menimbulkan pertanyaan yang belum dijelaskan.
Seperti
pertanyaan: ucapan atau pendapat siapa yang diterima itu? Apakah yang diterima
itu perbuatan atau tingkah laku, apakah disebut taqlid juga ? kata “tanpa hujah” dalam definisi tersebut mengandung
kesamaran dari cara menerimanya dan mengenai kekuatan orang yang ucapanya
diterima tersebut.
Definisi
menurut al-Asnawi banyak menjelaskan kekaburan yang terdapat di dalam arti
menurut al-Ghazali tersebut. Dalam artianya digunakan kata “mengambil” sebagai
ganti dari kata “menerima”, tetapi keduanya sama maksudnya. Dengan kata “orang
lain” jelas bahwa kata yang diambil itu adalah kata atau pendapat orang lain,
bukan kata atau poendapatnya sendiri. Kata “tanpa dalil” menje;askan maksud
dari “tanpa hujah” yang dikemukakan oleh al-Ghazali.
Namaun
kekaburan tercipta pula dari kata “tanpa dalil itu”. Maksud tanpa dalil itu
bukan berarti pendapat yang diambil itu tidak mempunyai dalil sama sekali,
tetapip pihak yang diambil itu mengambil pendapat orang lain itu tidak
mengetahui dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang lain tersebut.
Mengenai
pertanyaan tentang bagaimana kalau yang diambil tampaknya ketiga definisi
diatas belum memberikan jawaban. Bahwa menerima atau mengambil selain ucapan,
baik dalam bentuk perbuatan atau pengakuan tidak disebut taqlid.
Pasal
dari ketiga definisi yang disebutkan diatas adalah kata “tanpa hujah” atau
“tanpa dalil” atau “tanpa mengetahui dalil” orang yang memiliki pendapat. Pasal
ini memberikan penjelasan penjelasan hujahnya atau ia mengetahui dalilnya, maka
cara tersebut tidak dinamai “taqlid”,
tetapi merupakan karya ijtihad yang kebetulan hasilnya bersamaan dengan yang
diikutinya.
Ibn
al-Humman (dari kalangan ualama hanafiyah) memberikan definisi lebih lengkap
yang menjelaskan kesamaran yang terdapat dalam ketiga definisi diatas, yaitu:
Taqlid ialah beramal dengan pendapat
seseorang yang pendapatnya itu bukan merupakan hujah, tanpa mengetahui
hujahnya.
Penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa
hakikat taqlid, sebagai berikut :
1.
Taqlidmerupakancara
beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang
lain
tanpa mengetahui dalil atau alasan mengenai amalan tersebut.
2.
Pendapat atau ucapan orang lain yang diikuti tidak memiliki hujah
3.
Orang yang diikuti tidak memberikan sebab-sebab
atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat yang diikutinya itu.
Maka
disimpulkan terdapat tiga kalangan umat islamberdasarkan pelaksanaan hukum islam atau syara’, yaitu:
1.
Mujtahid
: orang yang memiliki pendapat dari
ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya
dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. Ini yang disebut mujtahid mutlaq.
2.
Muqallid: orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya
sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan
dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.
3.
Muttabi’: orang yang mampu manghasilkan pendapat, namun melalui cara mengikuti metode dari ulama sebelumnya. Mujtahid dari kedudukan mujahidmuntasib, mujahid mazhab, mujahid murajjih, dan
mujtahid-mujtahid muwazin termasuk
golongan ketiga ini.
Pada dasarnya muqallid dan muttabi’ itu
adalah dua term dengan fungsi yang sama yaitu beramal dengan mengikuti pendapat
orang lain karena ketidak mampuanya menghasilkan pendapat sendiri. Kaduanya
boleh mengikuti pendapat orang lain dalam beramal berdasarkan firman Allah
dalam surat al-Nahl ayat 43: Bertanyalah kepada para ahli ilmu jika kamu
telah mengetahui.
Dua term tersebut mempunyai arti yang berlawanan
dengan mujtahid yang beramal dar hasil pendapatnya sendiri yang dihasilkanya
melalui ijtihadnya. Kalau begitu tidak salah pula kalau umat islam itu dari
segi beramal dalam agama hanya dibagi menjadi duakelompok yaitu mujtahid dan
muttabi’. Muqallid dibedakan dari muttabi’dari sikapnya waktu
melakukan fungsi sebagai muttabi’ itu. Seseorang dapat saja mengikuti pendapat
orang lain bila dia yakin akan kebenaran pendapat orang lain. Kebenaran
pendapat itu disebabkan oleh dua hal yaitu pada diri yang berpendapat dan pada
pendapat itu sendiri. Kebenaran pendapat pada dirinya adalah karena dia adalah
orang yang ma’sum adalah (terpelihara dari dosa atau kesalahan). Orang ma’sum
adalah nabi sendiri atau umat islam dalam bentuk ijma’, untuk dua hal ini
diperlukan minta kejelasan tentang pendapat yang diberikan oleh mufti itu,
karena dia sudah menduduki fungsi hujjah syari’ah. Kalau pendapat
tentang hukum bukan berasal dari dua sumber itu harus mencari kejelasan tentang
kekuatan dalil dari pendapat itu waktu mengamalkanya. Kalau tidak begitu
berarti beramal dengan pendapatorang lain tanpa dalil. Yang demikian disebut ittiba’
yang tercela. Itulah dinamai taklid. Kalau ulama kelompok Zhahiri
mengharamkan taklid itu adalah karena muqalid itu menempatkan seseorang yang
tempat dia bertanya yang bukan nabi itu dalam posisi sebuah nabi. Hal demikian
hukumnya adalah haram.[5]
Dalam
AlQur’an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang islam
ikut-ikutan dalam menjalankan agama, di antaranya firman Allah dalam surat Luqman (31): 21:
“Dan apabila dikatakan kepada mereka:` Ikutilah apa yang diturunkan Allah
`. Mereka menjawab:` (Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati
bapak-bapak kami mengerjakannya `. Dan apakah mereka (akan mengikuti
bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang
menyala-nyala (neraka)?”(QS. 31:21)
Di samping itu ada pula ayat yang
mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami pengetahuan agama, tapi cukup
sebagian orang saja, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah pada surat at-Taubah (9): 122:
‘Tidak
sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
Karena sebagian yang tahu
pengetahuan agama dan banyak yang tidak tahu, maka yang tidak tahu itu disuruh
bertanya kepada yang tahu, sebagaimana di firmankan Allah dalam surat an-nahl (16):43:
“bertanyalah kepada para ahli ilmu,
jika kamu tidak mengetahui.”
Kalangan ulama Syafi’iyah berpendapatbahwa harus mengetahui
keilmuanya dengan cara bertanya kepada orang yang faqih untuk beramal. Pendapat
lainya mengatakan, bahwa untuk mengetahui keilmuan seorang mufti cukup dari dengan melihat kabar tentang kapasitas kemampuan
ilmunya. Adapun mengetahui keadilanya perlu melalui suatu pembahasan
tersendiri.
Diantara ulama ada yang mensyaratkan untuk menguji
seseorang setelah minta fatwa kepadanya. Namun hal ini ditolak oleh Imam
Haramain yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang demikian, bahkan bila
telah ada yang mengatakan bahwa ia seorang mujtahid, maka harus di pegang dan
di ikuti. Untuk mengetahui keilmuanya cukup dengan berita tersebut.
Bila dua persyaratan tersebut (berilmu dan ‘adil)
tidak terdapat pada seseorang, maka tidak boleh ber-taqlid kepadanya. Pendapat lainya mengatakan bila yang tidak
diketahui dari orang itu adalah tentang keilmuanya, maka tidak boleh minta
fatwa dan ber-taqlid kepadanya.
Bila dalam satu wilayah hanya ada seorang mujtahid
yang memenuhi persyaratan tersebut, maka pendapatnya harus diikuti, karena
memang tidak ada alternatif (pilihan)
lain. Kalau di satu wilayah ada beberapa orang dalam derahat yang sama, maka
boleh memilih salah satu diantaranya untuk diikuti.
Bila dalam satu wilayah terdapat beberapa orang
mujtahid untuk diikuti dan berbeda tingkat keilmuanya (dalam arti ada yang
lebih baik atau fadhil dan ada yang tanpa kelebihan atau mafdhul), mana yang
harus diikuti pendapatnya oleh seorang awam. Bolehkah mengikuti
yang mafdhul selagi ada yang fadhil? Dalam ini pendapat berbeda
pendapat:
1.
Kalangan
ulama yang terdiri dari kebanyakan ulama Hanbalilah seperti al-Qadhi, Abu
al-Khattab dan Ibn al-Hajib berpendapat boleh mengikuti mufti dalam kualitas
yang mafdhul meskipun disamping itu ada yang berkualitas fadbil.
Alasanya, bahwa mengikuti yang mafdhul disamping ada yang fadhil itu
ketahui orang banyak dan tidak ada yang menyanggahnya. Maka dalam hal ini
kedudukannya sama dengan ijma’ sukuti.
2.
Kalangan
ulama yang terdiri dari ulama hanafiyah, Malikiyah, kebanyakan ulama
Syafi’iyah, Ahmad dan al-Ghazali menyatakan bahwa harus memilih yang fadhil dan
tidak boleh mengikuti yang mafdhul. Alasanya adalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh al-Mahalli,
yaitu bahwa pendapat seseorang mujtahid dalam hubungannya dengan muqallid yang
akan mengikutinya adalah ibarat beberapa dalil syara’ yang berbeda dalam
hubungannya dengan mujtahid. Dalam keadaan demikian, mujtahid harus mengambil
dalil yang terkuat diantara beberapa dalil tersebut. Demikian juga seorang awam
harus mengambil yang terkuat dari pendapat beberapa orang mufti atau
mujtahid (dalam hal ini dalah yang fadhil).
3.
Pendapat
yang dianggap pilihan oleh Ibnu Subki adalah bolehnya orang awam mengikuti
pendapat orang yang diyakininya fadhil, meskipun menurut kenyataanya bahwa
orang itu adalah mafdhul. Tetapi bila ia telah meyakini ke mafdhulan
nya, maka tidak boleh ia mengikutinya lagi. Pendapat ini merupakan kombinasi
dari dua pendapat sebelumnya. Namun dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membahas mana yang terkuat, karena
dengan pembahasan itu tidak akan dapat diketahui secara jelas oleh orang-orang
yang akan mengikutinya atau meminta fatwa.
Talfiq berasal dari
kata lafaqo yang artinya mempertemukan menjadi satu.Dalam literatur ushul fiqih
sulit ditemukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfiq. Namun
hampir setiap literatur menyinggung masalah ini dalam pembahasan tentang
beralihnya orang yang meminta fatwa kepada imam mujahid lain dalam masalah yang
lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfiq dalam arti “ beramal
dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab”.
Contoh,
seseorang mentalak tiga terhadap isterinya. Kemudian mantan isterinya menikah
dengan anak laki-laki berusia 9 tahun untuk tujuan tahlil (menghalalkan kembali
pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dalam hal ini, suami keduanya
bertaklid kepada madzhab Asy Syafi’i yang mengesahkan pernikahan seperti itu,
kemudian ia menggauli wanita tersebut dan lalu menceraikannya dengan bertaklid
kepada madzhab Imam Ahmad yang mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa
melalui masa ‘iddah, sehingga suaminyayang pertama boleh menikahinya kembali.
Ada pula yang
memahami talfiq itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam satu masalah
tertentu. Seumpama talfiq dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan
cara: mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu mazliab tertentu,
sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti mazhab yang lain.
Para
ulama memperbincangkan masalah hukum talfiq tersebut. Masalah ini tidak menjadi
bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak mengharuskan seseorang untuk
mengikatnya dirinya kepada satu mazhab. Demikian juga bagi kalangan ulama yang
mengharusakan bermazhab dan tidak boleh berpindah mazhab. Mereka merasa tidak
perlu memperbincangkan masalah ini karena talfiq itu sendiri pada hakikatnya
adalah pindah mazhab. Bagi kedua kalangan ulama tersebut, talfiq sudah jelas
hukumnya. Perbincangan talfiq itu muncul di kalangan ulama yang memperbolehkan
berpindah mazhab dalam masalah tertentu sebagaimana tampak dalam pendapat
ketiga pada uraian diaras tentang boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab.
Beberapa
ulama melarang adanya talfiq dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan.
Kemudian Ibnu Subki menuklikan pendapat Abu Ishaq al-Marwazi yang berbeda
dengan itu (yaitumemperbolehkan) kemudian diluruskan pengertianya oleh al-Mahalli yang menyatakan fasik melakukanya;
sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik.
Jika
pendapat diatas kita bandingkan dengan pandangan al-Razi dalam kitab al-Mabsbul
dan syaratnya yang mengutip persyaratan yang ditemukan al-Royani dan komentar
Ibn ‘Abad al-Salam, dapat disimpulakan bahwa boleh tidaknya tafiq tergantung
kepada motivasi dalam melakukan talfiq tersebut. Motivasi ini diukur dengan
kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negarif, dengan arti
mempermainkan agama tau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk
memenuhi ketiga syarat itu tidak susah.
Bila
talfiq dilakukan dengan motivasi mashlahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama talfiqdapat dilakukan. Inilah
yang dimaksud al-Razidengan ucapan , “Terbuka hatinya waktu mengikuti mazhab
yang lain itu”.
Bila talfiq
dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yang akan
dijalankan umat islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu
negara (sultan) dalam berbuat untuk umatnya berdasarkan pada kemaslahatan umum.
Umpamanya undang-undang perkawinan yang berlaku hampir disemua negara yang
berpenduduk muslim, dirumuskan atas dasar talfiq.
Untuk tindakan
berhati-hati dalam melakukan talfiq adalah relevan untuk mengikuti persyaratan
yang dikemukakan al-Alai yang diikuti
oleh al-Tahrir serta sesuai dengan yang diriwayatkan imam Ahmad dan al-Quduri
yang diikiti Ibnu Syureih dan Ibnu Hamdan. Persyaratan dalam talfiq tersebut
adalah:
1.
Fatwa yang dikemukakan oleh
mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjelaskan agama.
2.
Dalil dari pendapat yang
dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rajib.
Adapun
ruang lingkup talfiqseperti halnya ruang lingkup taqlid, yaitu hanya terbatas
pada permasalahan ijtihad yang bersifat dzhanniyah (yang meragukan), sedangkan
segala sesuatu yang telah diketahui dan jelas menurut nash Al-Qur’an dan agama
atau telah disepakati keharamannya tidak termasuk dalam ruang lingkup taqliddan
talfiq.
Sebagaimana
haramnya khamar, karena telah jelas paparannya dalam nash, maka di sana tidak
ada ruang talfiqyang menyebabkan timbulnya kebolehan agar keluar dari
keharamannya. Permasalahan talfiqantara madzhab muncul setelah abad ke-10 oleh
ulama’ mutaakhirin, yaitu dengan dibolehkannya mengikuti madzhab lain, dan
tidak ada perbincangan tentang talfiqsebelum abad ke-17.Adapun kebolehan
talfiqberdasarkan apa yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keharusan
mengikuti madzhab tertentu dalam setiap permasalahan, dengan demikian
diperbolehkan adanya talfiq. Jika tidak, maka batallah ibadah orang-orang awam,
karena orang awam tidak ada madzhab baginya, walaupun sebenarnya telah
bermadzhab.
Sedangkan
madzhab mereka dalam suatu permasalahan adalah siapa yang telah memberi fatwa
padanya. Sama halnya dibolehkannya talfiqsebagai ibarat untuk memberi kemudahan
kepada manusia.[6]
Ijtihad dalam bentuk mashdar
yang berarti dari kata dasar “Ijtahada”,
artinya bersungguh-sungguh, berusaha keras, atau mengerjakan sesuatu dengan
susah payah[7].Kata “Ijtihada” diambil dari akar kata ja ha da atau ja hi da dengan menambahkan dua huruf, yaitu “alif” diawalnya dan “ta”
antara huruf “jim” dan “ha” yang mengandung maksud “mubalaghah” yaitu dalam pengertian
“sangat” . Para ahli fiqh memberikan banyak definisi “ijtihad” , akan tetapi satu sama lain tidak mengandung perbedaan
yang prinsip, bahkan terlihat saling menyempurnakan dan menguatkan. Diantaranya
adalah sebagai berikut:
1.
Ibn
Abdus-Syakur, ulama’ kalangan hanafiyah mengatakan, “Pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’
sampai ke tingkat zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak
bisa lagi berupaya lebih dari itu.”
2.
Al-Baidawi,
ulama’ kalangan Syafi’iyah mengatakan, “Pengerahan
seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara’.”
3.
Abu
Zahra, ulama’ awal abad 20 mengatakan: “Pengerahan
seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang
berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya.”
4.
Saifuddin
al-Amidi dalam bukunya Al Ihkam mengatakan, “mencurahkan
segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara’
dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu”[8]
Hukum berijtihad dapat dilihat dari dua segi :
1. Dari
hasil ijtihadnya, itu adalah untuk kepentingan yang diamalkannya sendiri;
seperti menetukan arah kiblat pada waktu akan melakukan shalat.
2. Dari
segi bahwa mujtahid itu adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh
umat atau pengikutnya.
Selanjutnya Hukum berijtihad seorang faqih dapat
dilihat dari segi prinsip umum dalam menetapkan hukum, tanpa memandang kepada
keadaan dan kondisi apapun, atau dengan melihat kepada keadaan dan kondisi
tertentu.[9]
Secara umum, hukum dari ijtihad adalah wajib untuk
seorang faqih yang sudah memahami segala aspek ilmu fiqh dari sumber hingga
alat-alat atau metode untuk berijtihad. Artinya, seorang mujtahid memiliki
kewajiban berijtihad untuk mendapatkan hukum syara’ yang tidak memiliki hukum
secara jelas dan pasti.
Adapun dalil mengenai kewajiban untuk berijtihad dapat
dipahami dari QS: al-Hasyr (59) :2 yang berbunyi, “Maka ambillah
(Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai
wawasan”. Dalam ayat ini Allah
memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki wawasan atau pengetahuan untuk
mengambil pelajaran (i’tibar). Ayat ini menjelaskan malapetaka yang menimpa
Ahli Kitab (yahudi) disebabkan perbuatan mereka. Seorang faqih dapat mengambil
kesimpulan bahwa kaum manapun akan mendapati akibat yang sama jika berbuat
seperti kaum Yahudi yang dijelaskan dalam ayat ini. Cara mengambil ikhtibar ini
merupakan bentuk dari pada ijtihad, dimana suruhan itu pada dasarnya adalah
wajib.
Dalil lainya adalah QS:
an-Nisaa’ (4) : 59 yang berbunyi,” maka jika kamu berselisih paham tentang
sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul ...” , dalam ayat ini Allah
memerintahkan segala sesuatu perselisihan mengenai hukum yang tidak jelas dan
tegas didalam nash untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dimana Allah
dan Rasul-Nya meninggalkan qur’an dan sunnah sebagai sumber mutlak, cara ini
merupakan bentuk daripada qiyas, mengambil hukum sesuatu dengan perumpamaan
sesuatu lainya dan cara ini merupakan sebagian daripada ijtihad.
Adapun
dalil dari as-Sunnah, sebagai berikut:
Sabda Nabi SAW:
“Apabila
hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam
berijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran
dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh satu pahala” (H.R.Bukhari dan Muslim)
Falsafat Tasyri’.
Dan
juga hadits tentang percakapan Rasulullah SAW dengan sahabat Mu’adz bin Jabal,
disaat Muadz menjadi hakim di Yaman :
“Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat
Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke
Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana
kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan
Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam
Al-Qur’an?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah.
Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul
dan Al-Qur’an?,Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian
Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:,
Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah
terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud).[10]
Dan
yang demikian juga dilakukan para sahabat setelah wafatnya Nabi. Tabi’in dan
tabiut-tabi’in juga berijtihad ketika mendapati suatu persoalan agama yang baru
dimana tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
Ijtihad berfungsi:
1.
Sebagai sumber hukum
Islam yang ketiga setelah al-Qur’an dan as-Sunnah
2.
Sebagai sarana untuk
menyelesaikan permasalahan agama yang semakin dinamis
3.
Sebagai solusi dalam
mencurahkan pemikiran kaum muslimin dalam mencari jawaban dari
persoalan-persoalan
Dr.
Dawalibi membagi ijtihad dalam kitab Al-Muwafakat, sebagai
berikut :
a. Ijtihad Al-Batani, merupakan ijtihad yang
menjelaskan hukum-hukum syara’ dari nash.
b. Ijtihad
Aal-qiyasi, merupakan ijtihad mengenai permasalahan yang
tidak didapati dalam Al-Qur’an maupun As-Sunah dengan menggunakan metode qiyas.
c. Ijtihad
al-istislah, merupakan ijtihad mengenai permasalahan yang tidak
didapati dalam Al-Qur’an maupun As-Sunah dengan menggunakan ra’yu berdasarkan
kaidah istishlah.[11]
Ijtihad dilihat dari sisi jumlah
pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ijtihad Fardi, al-Thayyib Khuderi
al-Sayyid menjelaskan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya
beberapa orang ijtihad. Misalnya, ijtihad yang dilakukan oleh para iman
mujtahid besar: iman Abu Hanifah, Iman Malik, Iman Syafi’I, dan Ahmad bin
Hanbal.
2. Ijtihad
Jama’i, adalah biasa dikenal dengan ijma’ dalam kitab-kitab Ushul
Fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah Rasulullah
wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah Ushul Fiqh, ijtihad jama’I dalam
pengertian ini hanya melibatkan ulama-ulama dalam satu disiplin ilmu, yaitu
fikih. Dalam perkembangannya, apa yang dimaksud dengan ijtihad
jama’i, seperti dikemukakan al-Thayyib Khuderi al-Sayyid,
disamping bukan berarti melibatkan seluruh ulama mujtahid, juga bukan dalam
satu disiplin ilmu.
Adapun
syarat menjadi Mujtahid Mutlak adalah sebagai berikut :
1.
Menguasai dan
mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, baik menurut
bahasa maupun syari’ah. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus menghafal,
melainkan cukup mengetahui letak-letaknya saja, sehingga memudahkan baginya
apabila ia membutuhkan. Aman Ghazali, Ibnu Arabian, dan Ar-Razi membatasi
ayat-ayat hukum tersebut sebanyak 500 ayat.
2.
Menguasai dan
mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syari’at. Akan
tetapi, tidak disyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui
letak-letaknya secara pasti, untuk memudahkannya jika ia membutuhkannya. Ibnu
Arabian membatasinya sebanyak 3000 hadis. Menurut Ibnu Hanbal, dasar ilmu yang
berkaitan dengan hadis Nabi berjumlah sekitar 1.200 hadis. Oleh karena itu,
pembatasan tersebut dinilai tidak tepat karena hadis-hadis hukum itu tersebar
dalam berbagai kitab yang berbeda-beda.[17]
3.
Mengetahui nasakh dan
mansukh dari Al-Qur’an dan As-Sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum,
namun tidak disyaratkan harus menghafalnya. Di antara kitab-kitab yang bisa
dijadikan rujukan dalam nasakh danmansukh adalah
kitab karangan Ibnu Khujaimah, Abi Ja’far An-Nuhas, Ibnu Jauzi, Ibnu Hajm, dan
lain-lain.
4.
Mengetahui
permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, sehingga ijtihad-nya
tidak bertentangan dengan ijma’. Kitab yang bisa dijadikan rujukan
di antaranya Kitab Maratibu al-Ijma’.
5.
Mengetahui qiyas dan
berbagai persyaratan serta meng-istinbatnya, karenaqiyas merupakan kaidah dalam
berijtihad.
6.
Mengetahui bahasa
Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai
problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Qur’an dan As-Sunnah ditulis
dengan bahasa Arab. Namun, tidak disyaratkan untuk betul-betul menguasainya
atau menjadi ahlinya, melainkan sekurang-kurangnya mengetahui maksud yang
dikandung dari Al-Qur’an atau Al-Hadis.
7.
Mengetahui ilmu Ushul
Fiqih yang merupakan fondasi dari ijtihad. Bahkan, menurut Fakhru Ar-Razi, ilmu
yang paling penting dalam ber-ijtihad adalah ilmu Ushul Fiqih
8.
Mengetahui maqashidu
Asy-Syari’ah (tujuan syari’at) secara umum, karena bagaimanapun juga syari’at
itu berkaitan dengan maqashidu Asy-Syari’ah atau rahasia disyari’atkannya suatu
hukum. Sebaiknya, mengambil rujukan pada istihsan, maslahah mursalah, urf, dan
sebagainya yang menggunakan maqashidu Asy-Syari’ah sebagai standarnya.
Maksud dari maqashidu al-Syari’ah, antara lain menjaga
kemaslahatan manusia dari menjauhkan dari kemadaratan. Namun, standarnya adalah
syara’, bukan kehendak manusia, karena manusia tidak jarang menganggap yang hak
menjadi tidak hak dan sebaliknya.[12]
Syarat-syarat
tersebut diperlukan bagi mujtahid mutlak yang bermaksud mengadakan ijtihad
dalam segala masalah fikih di masa lampau. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan
di masa sekarang, syarat tersebut tentu belum mencukupi. Untuk melakukan
ijtihad, diperlukan pula pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan
segala cabangnya. Akan tetapi, usaha itu bukanlah suatu hal yang mudah dan
memerlukan kerja keras dan keseriusan. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif
sangat membantu untuk melakukan ijtihad yang efektif.
Dalam menbicarakan masalah tingkatan ijtihad,
tidak terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ushul tentang
telah tertutupnya pintu ijtihad.
Menurut As-Suyuthi “Umat sekarang (pada zamannya)
telah terjebak pada pemikiran bahwa mujtahid mutlaqitu sudah tidak
ada lagi dan yang ada sekarang hanyalah mujtahid muqayyad.
Pernyataan seperti itu adalah salah besar dan tidak sesuai dengan pendapat para
ulama. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya perbedaan antaramujtahid
mutlaq, mujtahid muqayyad, dan mujtahid muntasib yang
semuanya berbeda.
Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu
yang diijtihadkan, tingkatan mujtahid terdiri atas mujtahid fisy syar’i,
mujtahid fil masa’il, mujtahid fil mazhab, dan mujtahid muqayyad.
1.
Mujtahid Fisy Syar’i
Mujtahid fisy syar’I adalah orang-orang yang
berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang hasilnya diikuti dan
dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Merekalah
yang membangun mazhab-mazhab tertentu. Ijtihad yang mereka lakukan semata-mata
hasil usahanya sendiri tanpa mengambil pendapat orang lain. Oleh karena itu,
mereka disebut dengan mujtahid mustaqil (berdiri sendiri). Mereka yang termasuk
mujtahid fisy syar’i antara lain Imam Hanafi, Iman Malik, Iman Syafi’i Iman
Ahmad bin Hambal, Iman Al Auza’i dan Ja’far As Siddiq.
2.
Mujtahid Fil Masa’il
Mujtahid fil masa’i
adalah mujtahid yang mengarahkan ijtihadnya kepada masalah tertentu dari suatu
mazhab, bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya, At Tahawi
merupakan mujtahid dalammazhab Hanafi, Imam Al Gazali merupakan mujtahid dalam
mazhab Syafi’i, dan Al Khiraqi merupakan mujtahid dalam mazhab Hambali.
3.
Mujtahid Fil Mazhab
Mujtahid yang
ijtihadnya tidak sampai membentuk mazhab tersendiri. Akan tetapi, mereka cukup
mengikuti salah seorang imam mazhab yang telah ada dengan beberapa perbedaan,
baik dalam beberapa masalah yang utama maupun dalam beberapa masalah cabang.
Misalnya, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ubnul Hasan adalah mujtahid fil mazhab
Hanafi dan Imam Al Muzanniy adalah mujtahid fil mazhab Syafi’i.
4.
Mujtahid Muqayyad
Mujtahid muqayyad
adalah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut
pendapat-pendapat ulama salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum
dan dalalah-dalalahnya. Mereka mampu menetapkan pendapat yang lebih utama di
antara pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan
antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka adalah Al Karakhi yang
merupakan mujtahid dalam mazhab Hanafi serta Ar Rafi’i dan An Nawawi yang
merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi’i.[13]
Kemampuan
manusia berbeda-beda, ada yang cerdas dan ada pula yang tidak cerdas. Sedang
masalah ijtihad itu adalah masalah yang memerlukan kecerdasan dan
persyaratan-persyaratan ilmiah yang sangat luas bidangnya. Oleh karena itu,
Allah memberikan beban kepada manusia sesuai dengan kemampuannya, maka hukum
ijtihad itu dicukupkan kepada fardlu kifayah saja. Kalau seandainya seluruh
ummat manusia diwajibkan untuk berusaha menjadi seorang mujtahid, niscaya akan
terbengkalai kepentingan dunia.
Kata ‘’Itibbaa’a’’ berasal
dari kata kerja bahasa arab yaitu fi’il“Ittaba’a”, “Yattbiu” ”Ittiba’an”,
yang berartikan mengikut atau menurut.
Ittiba’ disini
memiliki arti:
“Menerima perkataan orang lain yang berkata, dan kamu mengetahui
alasan perkataannya.”
Ada
juga yang mengartikan:
“menerima
perkataan seseorang dengan dalil yang lebih kuat.”
Maka
melihat definisi diatas, ittiba’ dapat disimpulkan mengambil atau
menerima perkataan seorang fakih atau mujtahid, dengan mengetahui alasannya
serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum
berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat.
Maka
yang dinamakan ittiba’ bukanlah sekedar mengikuti pendapat ulama
tanpa alasan agama. Adapun siapa yang mengambil atau mengikuti alasan-alasan,
dinamakan “Muttabi”[14]
Hukum ittiba’
adalah Wajib bagi setiap muslim, karena ittiba’ adalah perintah
oleh Allah, sebagaimana dalam QS: Al-A’raf :3 disebutkan bahwa :
“Ikuti
apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia
sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.”
Ayat
tersebut menjelaskan perintah mengikuti apa yang diperintahkan Allah.
Selain
itu terdapat sabda Nabi:
Wajib atas kamu mengikuti
sunnahku dan perjalanan/sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahku. (HR.Abu
Daud)
Ittiba'
kepada Rasulullah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, bahkan salah satu
cara seseorang menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa kedudukannya
adalah sebagai berikut:
1.
ttiba' kepada
Rasulullah merupakan syarat
amal itu diterima. Telah disepakati para ulama bahwa syarat diterimanya ibadah
ada dua:
a.
Mengikhlaskan
niat ibadah hanya untuk Allah swt semata.
b.
Harus
mengikuti dan serupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Ibnu 'Ajlan menjelaskan bahwa, tidak sah suatu amalan
melainkan memenuhi tiga perkara: taqwa kepada Allah, niat yang baik (ikhlas)
dan sesuai atau mengikuti al-Qur’an dan as-Sunnah. Ketika suatu amal
dilakukakan dengan ikhlas karena Allah swt. semata dan serupa dengan
sunnah Rasulullah saw, ,maka amal itu diterima oleh Allah swt.
Tetapi ketika salah satu dari dua syarat tersebut tidak ada maka tertolaklah
amalan tersebut. Hal inilah yang menjadi tolak ukur suatu amalan.
2.
Ittiba' adalah
bukti cinta seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahberfirman dalam QS:Ali Imran (3) :31 yang berbunyi, " Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar)
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni
dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Ibnu Katsīr menafsirkan ayat ini dengan ucapannya:
"Ayat yang mulia
ini
sebagai hakim bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah swt,
akan
tetapi tidak mengikuti sunnah Muhammad saw. Karena orang yang seperti
ini berarti dusta dalam pengakuan cintanya kepada Allah swt. sampai
dia ittiba'
kepada syari'at agama Nabi Muhammad saw. dalam segala ucapan
dan
tindak tanduknya."
3. Ittiba' adalah
sifat yang utama wali-wali Allah swt. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya
menjelaskan panjang lebar perbedaan antara waliyullah dan wali syaitan,
diantaranya beliau menjelaskan tentang wali Allah swt. dengan ucapannya:
"Tidak boleh dikatakan wali Allah swt. kecuali orang yang beriman
kepada Rasulullah saw. dan syari'at yang dibawanya serta ittiba' kepadanya
baik lahir maupun batin. Barangsiapa mengaku cinta kepada Allah swt. dan
mengaku sebagai wali Allah swt, tetapi dia tidak ittiba' kepada
Rasul-Nya, berarti dia berdusta. Bahkan kalau dia menentang Rasul-Nya, dia
termasuk musuh Allah swt. dan sebagai wali syaitan.
Kalangan ushuliyyin mengemukakan bahwa ittiba’ adalah
mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan
oleh Rasulullah. Dalam versi lain, ittiba’ diartikan mengikuti pendapat orang
lain dengan mengetahui argumentasi pendapat yang diikuti.
Ittiba’
dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a.
Ittiba’ kepada Allah
dan Rasul-Nya, dan
b.
Ittiba’ kepada selain
Allah dan Rasul-Nya.
Ittiba’ kepada Allah dan Rasul-Nya hukumnya wajib,
sesuai dengan firman Allah dalam QS: Al-A’raf (7): 3 yang berbunyi,“Ikuti
apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia
sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran”.
Mengenai ittiba’ kepada para ulama dan mujtahid
terdapat perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal hanya membolehkan ittiba’
kepada Rasul. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa boleh ittiba’ kepada ulama
yang dikategorikan sebagai waratsatul anbiya’, dengan alasan firman
Allah Surah Al-Nahl (16): 43 yang berbunyi, “Maka
bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.”[15]
Inilah
islam, dien yang diturunkan Allah untuk kehidupan manusia yang ciri cirinya
adalah rabbaniyyah, sempurna, integral dan universal[16]
Dari
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Taqlid adalah orang yang mengikut orang lain dengan membuta tuli,
yakni mengikuti fatwa orang lain tanpa memfahumi dasar pengambilannya. Talfiq adalah beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa
mazhab. ittiba’ adalah kewajiban kaum muslimin dalam mengikuti kebenaran
wahyu yang telah Allah dan Rasul nya sampaikan. Dan Ijtihad adalah usaha
sungguh-sungguh guna menetapkan suatu perkara yang menggunakan akal sehat dan
pertimbangan yang matang.
DAFTAR
PUSTAKA
·
Imam, mawardi ahmad, Sisi Positif Taqlîd dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam https://www.researchgate.net/publication/286414725_Sisi_Positif_Taqlid_dalam_Sejarah_Perkembangan_Hukum_Islam. Diakses
pada 9 februari 2019
·
Usamah bin Mohd kamaruddin, Muhammad, ISLAM, TAKLID DAN
PEMBAHARUAN FIKIRAN, https://www.academia.edu/12318326/Islam_Taklid_dan_Pembaharuan_fikiran . diakses pada 19 Februari 19
·
Arsyad, Rasida, TALFIQDALAM
PELAKSANAAN IBADAHDALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHABhttps://media.neliti.com/media/publications/268482-talfiq-dalam-pelaksanaan-ibadah-dalam-pe-19dbd132.pdf . Diakses pada 9 Februari 2019
·
Hadi, saeful. 2009. Ushul fiqh. Yogyakarta: sabda media
·
syarifuddin, amir. 2008. Ushul fiqh jilid 2. Jakarta: kencana
·
syafe’i, rahmet. 2010. Ushul fiqh. Bandung: pustaka setia
·
tobroni, suyoto. 1992. Al-Islam. Pusat dokumentasi dan kajian islam-umm
·
ahmad, ittiba’ dalam prespektif alqur’an repositori.uin-alauddin.ac.id/4463/1/Ahmad.pdf
. pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18:21
·
M. Ma’shum, zein. 2016. Menguasai ilmu ushul fiqh. Pustaka pesantren
·
FS PAI-JS UGM, Tim. 1993.
Meniti jalan islam. UGM
1. Similarity 40 %. Ketahuan tidak parafrase.
2. Judul dan nama penulisnya mana?
3. Jika merujuk pada artikel jurnal, berikan keterangan lengkap
artikelnya: nama, judul, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Tidak diberikan sumber (researchgate, neliti) tidak
apa-apa.
4. Dalam tulisan ilmiah, penulisan gelar (Prof. Dr. Ustaz
dll) dihilangkan, baik dalam tulisan inti maupun footnote.
5. Mengapa masih ada in note nya?
6. Makalah ini tidak referensial.
7. Cara menulis footnote pun banyak kesalahan, tidak paham
harus menggunakan huruf kapital dan tidak, tidak paham kapan harus memiringkan kata
dan tidak.
8. Makalah ini agak kacau, tidak mempunyai struktur logika
yang jelas, terkesan hanya tempel sana dan tempel sini.
Secara umum, makalah pertama ini sangat jauh dari kualitas
mahasiswa semester tujuh dalam menulis makalah. Atau bisa dikatakan TIDAK BAGUS.
Semoga penjelasannya bisa menutupi kelemahan makalahnya.
[1] Suyoto
tobroni, al-islam2 (malang: pusat dokumentasi dan kajian al-islam-umm, 1992)
halm. 1
[2]Ahmad Imam Mawardi, “Sisi Positif Taqlîd dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, di akses dari
https://www.researchgate.net/publication/286414725_Sisi_Positif_Taqlid_dalam_Sejarah_Perkembangan_Hukum_Islampada
tanggal 9 Februari 19 pukul 13:59
[3]saeful
hadi, ushul fiqh, (yogyakarta: sabda
media, 2009) hal. 125
[4]MUHAMMAD USAMAH BIN MOHD KAMARUDIN,
“ISLAM, TAKLID DAN PEMBAHARUAN FIKIRAN”, diakses dari https://www.academia.edu/12318326/Islam_Taklid_dan_Pembaharuan_fikiran pada tanggal 9 Februari 19 pukul 00:59
[5]Prof. Dr.
H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.464
[6]Rasyida Arsjad, “TALFIQDALAM PELAKSANAAN IBADAHDALAM
PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB”, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/268482-talfiq-dalam-pelaksanaan-ibadah-dalam-pe-19dbd132.pdf , pada tanggal 9 Februari 19 pukul 01:20
[7] Dr. Kh.
M. Ma’shum Zein, M.A, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam
Disarikan dari Sumber-Sumbernya (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2016), hlm.191
[8] Prof.
Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.260
[9]Prof. Dr.
H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.260
[10]Prof.
Dr. H. Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung :Pustaka Setia, 2010) hlm.
104-105
[11] Prof.
Dr. H. Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung :Pustaka Setia, 2010) hlm.
104
[12]Prof.
Dr. H. Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung :Pustaka Setia 2010) hlm.
104-106
[13]Prof.
Dr. H. Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung :Pustaka Setia, 2010) hlm.
108
[14]Prof.
Dr. H. Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung :Pustaka Setia,2010) hlm.
97-98
[15] Ahmad,
“ittiba’ dalam prespektif alqur’an” diakses dari repositori.uin-alauddin.ac.id/4463/1/Ahmad.pdf . pada
tanggal 9 Februari 2019 pukul 18:21
[16] Tim FS
PAI-JS UGM, meniti jalan islam (Yogyakarta:UGM 1993) hlm. 13
Tidak ada komentar:
Posting Komentar